Basis TUAMA Sampaikan Aspirasi ke DPRD Minsel Terkait Tarif: Umum Rp. 7.000, Pelajar 5.000

SEPUTARMINSEL – Sopir angkutan kota (Angkot) Tumpaan-Amurang (TUAMA) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk menyampaikan aspirasi, Senin (05/09/2022).

Mereka mengeluhkan belum ada penyesuaian tarif disaat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, dari 7.650 menjadi 10.000 per liternya.

Ketua Basis TUAMA, Ricky Kalangi mengatakan pemerintah harus perhatikan pendapatan para sopir disaat terjadi kenaikan harga BBM.

“Kenaikan harga BBM Pertalite hingga mencapai Rp. 2.350 per liter sangat memberatkan dan membuat para sopir pasti berkurang,” kata Ricky.

Menurut Ricky lagi, kenaikan BBM juga berpengaruh bagi dirinya selaku pemilik kendaraan angkot.

“Setoran mungkin saja bisa kami naikkan, karena pasti harga onderdil akan naik juga,” ujar Ricky.

“Kami mengusulkan kenaikan ada di angka Rp. 7.000 untuk dewasa dan Rp. 5.000 untuk pelajar,” ujarnya.

Kedatangan para sopir sempat bertemu dan menyampaikan aspirasi mereka ke Wakil Ketua DPRD Minsel Paulman Runtuwene, Bupati Franky Wongkar, Wakil Bupati Pdt Petra Rembang serta Ketua Komisi II DPRD Minsel Rommy Pondaag dan Sekretaris Kumaat Alex.

“Kami apresiasi sopir hanya datang perwakilan saja, dilakukan dengan sopan dan tidak ada mogok sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan,” kata Rommy Pondaag.

DArK

Mengapa Pemerintah Menyesuaikan Harga BBM? Ketua Tripartit KSBSI Sulut Johni Pade Angkat Bicara

SEPUTARMANADO – Penyesuaian Harga BBM, Apakah Suatu Keharusan? ini menjadi pertanyaan masyarakat seiring dengan permintaan komoditas energi yang meningkat, dengan tingginya konsumsi publik dan sektor industri saat ini serta dihadapkan pada kenyataan pahit tentang fluktuasi harga BBM di pasar internasional.

Perlu masyarakat ketahui bahwa Indonesia adalah “oil net importing country” sejak tahun 2002. Rantai pasok BBM dan komoditas pangan sejak lebih dari dua tahun terakhir ini terdampak berat oleh Pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan sepenuhnya, yang diperparah pula oleh perang Rusia – Ukraina, yang pecah pada 24 Februari 2022. Akibatnya, harga-harga komoditas meroket secara signifikan, termasuk BBM, gas, dan pupuk, yang untuk pasar Uni Eropa sangat ditentukan oleh pasokan dari Rusia dan Ukraina.

Uni Eropa, AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN adalah “engines of economic growth” dunia. Ketimpangan di salah-satu pusat pertumbuhan dunia tersebut, tentu akan berpengaruh kepada seluruh kawasan dan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada tataran nasional, fenomena global tersebut juga mempengaruhi postur dan membebani APBN TA 2022, yang telah menyisihkan dana Rp. 502 T untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas, dan listrik. Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomiannya, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk “top-up” Rp. 198 T, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp. 700 T.

Pada APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah masih diharuskan menyisihkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 695,2 T, belum lagi dana untuk terus memitigasi Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.

Terkait hal tersebut, Ketua Tripartit KSBSI Prov. Sulut Johny Pade, S.Sos angkat Bicara bahwa dirinya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penyesuaian harga BBM dan pengalihan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu serta ke sektor yang lebih baik dan produktif.

“Saya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penyesuaian harga BBM dan pengalihan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu serta ke sektor yang lebih baik dan produktif,” ucapnya.

Lanjutnya, dirinya percaya bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM sudah melalui kajian dan merupakan jalan terbaik, hal tersebut mengacu pada naiknya harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh adanya konflik Rusia – Ukraina yang menyebabkan rantai pasokan minyak terganggu.

“Saya percaya bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM sudah melalui kajian dan merupakan jalan terbaik, hal tersebut mengacu pada naiknya harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh adanya konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan rantai pasokan minyak terganggu,” pungkasnya.

Redaksi

Rencana Penyesuaian Harga BBM, Begini Tanggapan Akademisi Sulut DR Grace Dengah

SEPUTARMANADO – Penyesuaian harga BBM, Apakah suatu keharusan? Ini menjadi pertanyaan masyarakat seiring dengan permintaan komoditas energi yang meningkat, dengan tingginya konsumsi publik dan sektor industri saat ini serta dihadapkan pada kenyataan pahit tentang fluktuasi harga BBM di pasar internasional.

 

Perlu masyarakat ketahui bahwa Indonesia adalah “oil net importing country” sejak tahun 2002. Rantai pasok BBM dan komoditas pangan sejak lebih dari dua tahun terakhir ini terdampak berat oleh Pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan sepenuhnya. Hal ini diperparah pula oleh perang Rusia-Ukraina, yang pecah pada 24 Februari 2022.

Akibatnya, harga-harga komoditas meroket secara signifikan, termasuk BBM, gas dan pupuk, yang untuk pasar Uni Eropa sangat ditentukan oleh pasokan dari Rusia dan Ukraina.

Uni Eropa, AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN adalah “engines of economic growth” dunia. Ketimpangan di salah satu pusat pertumbuhan dunia tersebut, tentu akan berpengaruh kepada seluruh kawasan dan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada tataran nasional, fenomena global tersebut juga mempengaruhi postur dan membebani APBN TA 2022, yang telah menyisihkan dana Rp 502 T untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas dan listrik.

Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomiannya, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk “top-up” Rp. 198 T, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp. 700 T.

Pada APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah masih diharuskan menyisihkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 695,2 T, belum lagi dana untuk terus memitigasi Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.

Terkait hal tersebut, DR Grace Dengah, Dosen STISIP Merdeka Manado sebagai akademisi mengatakan bahwa dirinya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penyesuaian harga BBM.

“Saya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penyesuaian harga BBM dan pengalihan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu serta ke sektor yang lebih produktif,” kata Grace.

Lanjutnya, dirinya percaya bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM sudah melalui kajian dan merupakan jalan terbaik.

“Saya percaya bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM sudah melalui kajian dan merupakan jalan terbaik. Hal tersebut mengacu pada naiknya harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh adanya konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan rantai pasokan minyak terganggu,” jelasnya.

Redaksi

Terkait Penyesuaian Harga BBM, Ini Tanggapan Noris Tirayoh

SEPUTARMANADO – Adanya sinyal bahwa pemerintah bakal menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat ramai diberitakan oleh berbagai media. Hal tersebut lantaran anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi Tahun 2022 yang membengkak hingga Rp. 502 Triliun.

Terkait dampak kompensasi energi yang membengkak tersebut tokoh masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Noris Tirayoh mengatakan bahwa pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan harga BBM dan masyarakat harus memahami serta mengerti kondisi saat ini.

“Kami mendukung pemerintah terkait kebijakan penyesuaian harga BBM, mengingat adanya anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi pada 2022 yang membengkak serta dampak global akibat perang Ukraina-Rusia. Hal tersebut berdampak langsung kepada pasar global serta berdampak ke Indonesia sehingga harus dilakukan penyesuaian harga BBM,” kata Noris.

Lanjutnya, kondisi saat ini pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan harga BBM, terkait hal tersebut pemerintah harus memberikan pemahaman yang benar dan tepat kepada masyarakat.

“Pemahaman yang benar dan tepat ini agar masyarakat memahami dengan baik, karena hal tersebut akan membawa dampak bagi masyarakat kecil, pedagang yang ada di pasar dan para sopir angkutan,” pungkasnya.

Redaksi

Haji Ismail Muddin Dukung Pemerintah terkait Kenaikan BBM, Ini Katanya

SEPUTARMANADO – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), apakah suatu keharusan? Ini menjadi pertanyaan masyarakat seiring dengan permintaan komoditas energi yang meningkat, dengan tingginya konsumsi publik dan sektor industri saat ini serta dihadapkan pada kenyataan pahit tentang fluktuasi harga BBM di pasar Internasional.

Perlu masyarakat ketahui bahwa Indonesia adalah “oil net importing country” sejak tahun 2002. Rantai pasok BBM dan komoditas pangan sejak lebih dari dua tahun terakhir ini terdampak berat oleh Pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan sepenuhnya, yang diperparah pula oleh perang Rusia – Ukraina, yang pecah pada 24 Februari 2022.

Akibatnya, harga-harga komoditas meroket secara signifikan, termasuk BBM, gas, dan pupuk, yang untuk pasar Uni Eropa sangat ditentukan oleh pasokan dari Rusia dan Ukraina.

Uni Eropa, AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN adalah “engines of economic growth” dunia. Ketimpangan di salah-satu pusat pertumbuhan dunia tersebut, tentu akan berpengaruh kepada seluruh kawasan dan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada tataran nasional, fenomena global tersebut juga mempengaruhi postur dan membebani APBN TA 2022, yang telah menyisihkan dana Rp. 502 T untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas, dan listrik.

Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomiannya, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk “top-up” Rp. 198 T, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp. 700 T.

Pada APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah masih diharuskan menyisihkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 695,2 T, belum lagi dana untuk terus memitigasi Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.

Terkait hal tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Minsel, Haji Ismail Muddin, kepada awak media mengatakan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan BBM.

“Saya sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan BBM, karena saya melihat bahwa subsidi BBM saat ini sangat membebani APBN sehingga masyarakat harus mengetahui dan memahami permasalahan itu,” kata Haji Ismail.

Lanjutnya, terkait subsidi yang diberikan oleh pemerintah saat ini dirinya menghimbau agar dalam implementasinya benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Harga BBM yang berlaku di Indonesia saat ini masih jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh negara-negara tetangga. Sehingga penyesuaian harga BBM tersebut wajib kita dukung bersama demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Haji Ismail lagi.

Redaksi