Kejari Tahan Tersangka Korupsi yang Rugikan Negara 800 Jutaan di Minsel

Minsel, SeputarNusantara.id – Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Kejari Minsel) melakukan penahanan terhadap Fraly Mamuaya, tersangka kasus korupsi pembangunan Puskesmas Tatapaan, pada Kamis (7/9/2023).

“Atas kasus ini, negara dirugikan Rp881.255.843,” kata Kasi Intel Kejari Minsel, Christian Singal SH.

Menurut Christian, terhadap tersangka telah dilakukan penyidikan, dengan nomor Surat Perintah Penyidikan Kejari Minsel tanggal 17 Juli 2023 dan surat penetapan tersangka tanggal 24 Juli 2023.

“Dan hari ini, Kamis 7 September 2023, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan melakukan penahanan,” ucap Christian Singal.

“Tersangka Fraly Mamuaya akan ditahan selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas III Amurang,”ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, tersangka saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Redaksi

Kajari Minsel Tegaskan Komitmen Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Selatan La Ode Muhamad Nusrim menyatakan tidak akan pandang bulu terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum terutama tindak pidana korupsi.

Hal itu ditegaskan Kajari Minsel La Ode Muhamad Nusrim ketika melakukan Pers Gathering dengan Kejari dengan wartawan Biro Minsel di Kejaksaan Negeri Minsel, Selasa (6/6).

“Kepada para penyelenggara pemerintah baik pemerintah daerah maupun Hukum Tua untuk memanfaatkan anggaran dengan baik dan benar,” ujar Kajari.

“Kunci utama terjadinya tindak pidana korupsi karena tidak tertib administrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintah, tanpa administrasi yang baik pasti jelas indikasinya ada perbuatan melanggar hukum,” ucap Kajari.

Di Minsel sendiri menurutnya tidak tertib administrasi kebanyakan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejak 2020-2023 tercatat sudah ada 4 mantan Hukum Tua yang ditahan. 3 diantaranya definif dan 1 penjabat yang terbukti menyalahgunaan Dana Desa yakni ST (Malenos Baru), MT (Motoling), JK (Tokin Baru) dan ML (Rumoong Bawah).

Solusi dari persoalan ini katanya Kejaksaan bekerja sama dengan pihak lain seperti Inspektorat yang disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat dalam hal ini merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan.

“Jadi kalau kita temukan kasus seperti korupsi kecil tapi biaya penanganannya lebih besar maka penindakannya di Inspektorat,” jelasnya.

Jika dalam penyidikan ditemukan penyimpangan mekanisme atau administrasi yang mengakibatkan kerugian negara, maka wajib mengembalikan sesuai nilai kerugian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Kejaksaan juga akan turun tangan menangani kasus penyelewengan keuangan negara baik dilakukan instansi pemerintah seperti dinas, maupun aparat pemerintahan desa.

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah sangat penting dan perlu ditingkatkan serta diperkuat lagi agar supaya praktek-praktek demikian tidak terjadi lagi.

Kajari menambahkan saat ini ada puluhan pendampingan yang dilakukan Kejari Minsel terhadap kegiatan dan proyek dari instansi pemerintah.

“Tujuannya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau kesalahan pengelolaan. Saat ini terus berjalan kerja sama Kejaksaan dengan pemerintah daerah pada upaya pencegahan,” tandas Kajari yang didampingi oleh para pejabat di lingkup Kejaksaan Negeri Minsel.

(DArK)

Jaksa Masuk Sekolah, Beri Edukasi Hukum ke Siswa SMPN 1 Amurang

Minsel — Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan (Minsel) melakukan penerangan hukum dalam kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 1 Amurang, Senin (4/4/2022).

Jaksa Masuk Sekolah tahap II ini, dihadiri oleh 50 siswa dan didampingi oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Amurang serta perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan (Minsel) Aldy SvH., S.H., M.H sebagai narasumber pada kegiatan Jaksa Masuk Sekolah.

“Materi yang kami sampaikan adalah tentang pencegahan kenakalan remaja mengenai penyalahgunaan Narkoba dan pengunaan media sosial yang dikaitkan dengan Undang-Undang ITE,” kata Kasi Intel Kejari Minsel.

Para siswa dapat menerima pembelajaran baru mengenai bijaknya dalam menggunakan media sosial menurut Aldy dan mengetahui dampak bila melakukan pembullyan kepada teman yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial.

“Saya lihat para siswa baru menyadari bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik, karena terdapat ancaman pidana atau hukuman yang akan diterima bila siswa melakukan bully serta menyebarluaskan video yang berisikan pembullyan,” tutup Kasi Intel Kejari Minsel.

(Redaksi)