Lakukan Rolling Jabatan, Bupati FDW Minta Utamakan Kepentingan Rakyat

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW) meminta kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk bekerja mengutamakan kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Bupati Minahasa Selatan ketika melakukan pengambilan sumpah janji dan pelantikan jabatan Tinggi Pratama , jabatan Administrator , jabatan Pengawas , serta tugas tambahan Kepala Sekolah dan Penyerahan surat Keputusan Penjabat Hukum Tua.

Pelantikan ini dirangkaikan dengan Pengukuhan Jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan, Jumat (3/3/2023).

“Sebagaimana sumpah dan janji yang diucapkan dalam pelantikan tadi maka kami berharap apa yang disebutkan dalam sumpah dan janji itu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan kiranya akan melaksanakan tugas dengan baik dan bekerja secara maksimal agar kita dapat mewujudnyatakan visi misi dan program prioriotas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan,” ungkap Bupati FDW.

“Semua ini boleh dilakukan jika kita semua punya semangat yang tinggi dan jika kita merasa apa yang telah dipercayakan adalah untuk kepentingan rakyat dan juga kiranya dapat menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,” tutur suami anggota DPRD Minsel Elsje Rosje Sumual tersebut.

Selanjutnya Bupati FDW menambahkan  kiranya dapat bekerja secara tim dan bekerja saling menghargai dan menghormati.

“Saya yakin kita semua akan dimampukan dan kalau kita semua bergandengan tangan maka kita semua akan mempunyai kekuatan bersama untuk menghadapi berbagai persoalan nantinya,” ujar Bupati FDW saat mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Bupati Minsel Petra Yani Rembang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Nova Lynda Kawatu, para Asisten, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

(DArK)