MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo yang diselenggarakan secara daring, Rabu (14/6).
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 mengangkat tema “Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi”.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pimpinan APIP dan Pemeriksa Eksternal serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP yang selama ini menjaga tata kelola pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien.
“Saat ini situasi dunia sangat sulit, sehingga semua anggaran negara harus produktif. Untuk mewujudkan Indonesia Emas sangat dibutuhkan akan adanya pengawasan. Tugas BPKP bahwa pengawasan harus berorientasi pada hasilnya bukan pada prosedurnya, pengawasan berorientasi pada hal-hal yang kongkrit agar semua anggaran dapat produktif,” tutur Presiden.
Dan diingatkan kepada semua jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia bahwa penggunaan anggaran APBN dan APBD harus produktif.
Pengawasan oleh BPKP harus dapat memberikan rekomendasi, mendampingi, serta mengawal pelaksanaan rekomendasi dimaksud.
Kementerian, Lembaga Negaran Dan Pemerintah Daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPKP, harus dilaksanakan.
Selanjutnya Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengawasan intern agar setiap program pemerintah terjaga dengan baik. Di sinilah pentingnya peran pengawasan.
Selain itu, peran efektif APIP Dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga sangat penting, peran efektif APIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah , kemudian untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Dengan adanya peran APIP dalam kawal produktivitas untuk transformasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak meningkatnya penerimaan negara, pengeluaran negara menjadi efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan, dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini pada korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dan indikator kepuasan masyarakat meningkat.
Turut hadir mendampingi Bupati Minahasa Selatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur beserta jajaran Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan.
(DArK)
