Bahas Pengendalian Inflasi, Bupati Minsel Bersama Forkopimda Ikuti Rakor Rutin Dengan Kemendagri

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan secara rutin mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan Kementeriaan Dalam Negeri.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar bersama Forkopimda dan jajaran pejabat Pemkab Minsel mengikuti Rakor ini secara Virtual bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (10/4).

Mendagri Tito Karnavian yang memimpin Rakor ini, mengatakan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat menghadapi hari raya Idul Fitri 1444 H, terdapat 6 kebijakan Kemendagri.

Pertama, dukungan kelancaran arus mudik dan balik lebaran terutama posko Pemda gabung dengan posko Forkompinda.

Kedua, kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan Satpol PP serta Dinas Kebersihan.

Ketiga, pengaturan dan kesiagaan untuk tempat wisata (kebun binatang, pantai, taman kota).

Keempat, pengaturan pasar tumpah agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas.

Kelima, pengamanan lingkungan terutama menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik.

Keenam, pemerintah daerah agar siaga dalam mengantisipasi bencana (alam dan non alam), termasuk mengecek angkutan laut harus menyediakan pelampung untuk penumpang.

Selanjutnya, Direktur Statistik Harga Dr. Windhiarso Putranto mengatakan, komoditas utama yang memengaruhi perubahan indeks perkembangan harga (IPH), pada minggu pertama April 2023 yakni beras dan telur  merupakan dua komoditas yang memberi andil kenaikan harga.

Dirinya mengungkapkan IPH beras mengalami kenaikan di 42 Kab/Kota, dan penurunan di 73 Kab/Kota, sementara IPH telur ayam ras mengalami kenaikan di 42 Kab/Kota serta penurunan di 23 Kab/Kota, sehingga penurunan terbesar berada di komoditas cabai merah terjadi di 221 Kab/Kota.

Kemudian, dalam Paparan Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan, dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang hari lebaran yakni, pertama pemantauan penyaluran bantuan pangan CBP beras bekerja sama dengan pimwil Perum Bulog.

Kedua, pasokan dan harga pangan di lapangan.

Ketiga, kerjasama antar daerah, satgas pangan Polri dan instansi lain.

Keempat, pelaksanaan gerakan pangan murah.

Kelima, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

Keenam, dukungan pemda kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya.

Rakor ini dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Kementrian Pertanian Dr. I Ketut Kariyasa, Direktur Statistik Harga Dr. Windhiarso Putranto, Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Andriko Noto Susanto, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Satgas Pangan Polri, Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan para Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, dan semua stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

(DArK)