SEPUTARMANADO – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), apakah suatu keharusan? Ini menjadi pertanyaan masyarakat seiring dengan permintaan komoditas energi yang meningkat, dengan tingginya konsumsi publik dan sektor industri saat ini serta dihadapkan pada kenyataan pahit tentang fluktuasi harga BBM di pasar Internasional.
Perlu masyarakat ketahui bahwa Indonesia adalah “oil net importing country” sejak tahun 2002. Rantai pasok BBM dan komoditas pangan sejak lebih dari dua tahun terakhir ini terdampak berat oleh Pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan sepenuhnya, yang diperparah pula oleh perang Rusia – Ukraina, yang pecah pada 24 Februari 2022.
Akibatnya, harga-harga komoditas meroket secara signifikan, termasuk BBM, gas, dan pupuk, yang untuk pasar Uni Eropa sangat ditentukan oleh pasokan dari Rusia dan Ukraina.
Uni Eropa, AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN adalah “engines of economic growth” dunia. Ketimpangan di salah-satu pusat pertumbuhan dunia tersebut, tentu akan berpengaruh kepada seluruh kawasan dan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Pada tataran nasional, fenomena global tersebut juga mempengaruhi postur dan membebani APBN TA 2022, yang telah menyisihkan dana Rp. 502 T untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas, dan listrik.
Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomiannya, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk “top-up” Rp. 198 T, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp. 700 T.
Pada APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah masih diharuskan menyisihkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 695,2 T, belum lagi dana untuk terus memitigasi Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.
Terkait hal tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Minsel, Haji Ismail Muddin, kepada awak media mengatakan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan BBM.
“Saya sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan BBM, karena saya melihat bahwa subsidi BBM saat ini sangat membebani APBN sehingga masyarakat harus mengetahui dan memahami permasalahan itu,” kata Haji Ismail.
Lanjutnya, terkait subsidi yang diberikan oleh pemerintah saat ini dirinya menghimbau agar dalam implementasinya benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Harga BBM yang berlaku di Indonesia saat ini masih jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh negara-negara tetangga. Sehingga penyesuaian harga BBM tersebut wajib kita dukung bersama demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Haji Ismail lagi.
Redaksi
