Kemenkumham Arsip - Seputar Nusantara

Sekjen Kemenkumham yang Jabat Gubernur Sulawesi Tenggara Dilantik Jadi ASN

Manado, SeputarNusantara.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto kini resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, Andap merupakan anggota aktif Kepolisian RI yang melaksanakan tugas di luar struktur Polri yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang ke-13.

Pelantikan Andap sebagai ASN dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Senin, (04/09/2023) di Gedung Graha Pengayoman, dalam siaran Pers Kemenkumham RI.

“Saya baru saja melantik dan mengambil sumpah saudara Andap Budhi Revianto menjadi ASN dalam jabatan tetap yaitu Sekretaris Jenderal di Kemenkumham,” ucap Yasonna.

Andap telah memimpin jajaran Kemenkumham sebagai Sekretaris Jenderal selama 2 tahun dan 6 bulan sejak 1 Maret 2021 lalu.

Yasonna berharap Andap tetap fokus untuk menyelesaikan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

“Tetap fokus melaksanakan dan menyelesaikan target kinerja Kemenkumham secara cepat khususnya yang menjadi perhatian dan prioritas,” imbuhnya.

Selain dilantik sebagai ASN, Andap juga telah ditunjuk oleh Presiden RI menjadi Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara hingga terpilihnya Gubernur definitif dalam Pemilu nantinya.

Dengan penunjukkan sebagai Pj. Gubernur ini, Andap mengemban dua amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Yasonna mengingatkan Andap dan segenap jajaran berstatus ASN agar tetap netral secara politik, khususnya dalam masa Pemilu dan Pilkada saat ini.

Dengan demikian, pelayanan Kemenkumham dan Pemprov Sultra kepada masyarakat tetap berjalan dengan kondusif.

“Baik di lingkungan Kemenkumham maupun di Sultra, Saudara (Andap) harus mampu menjamin netralitas birokrasi dan dinamika politik di daerah agar tetap kondusif sehingga roda pemerintahan tidak terganggu,” pinta Yasonna.

Sementara itu, Andap mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Baginya, kepercayaan ini merupakan amanah dan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Pelantikan ASN dan penunjukkan sebagai Pj. Gubernur merupakan amanah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan dari Bapak Presiden, serta Menteri Hukum dan HAM. In Syaa Allah akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutur Andap usai upacara pelantikan.

(***/Redaksi)

Kanwil Kemenkumham Sulut Ikut Sosialisasi Evaluasi Zona Integritas secara Daring

SEPUTAR MANADO – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) bangun persamaan pemahaman Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Kemenkumham.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara turut mengikuti kegiatan tersebut dari aula Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Sulut.

Kepala Kantor Wilayah, Ronald Lumbuun berserta Kepala Divisi Administrasi, John Batara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rudy Pakpahan serta tim kerja Pembangunan ZI Kanwil mengikuti kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal, Razilu.

Dalam arahannya Razilu mengatakan, saat ini Reformasi Birokrasi telah memasuki tahap akhir dari rangkaian periode Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak Tahun 2010.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang memiliki tujuan untuk ‘Mewujudkan World Class Government’, yakni Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima,” kata Razilu.

“Zona Integritas sendiri pada hakikatnya merupakan miniatur dari penerapan reformasi birokrasi. Tujuannya untuk mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Selanjutnya dijelaskan secara rinci terkait petunjuk teknis tata cara pelaksanaan serta kalender kerja evaluasi dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022.

(***/Redaksi)

Menkumham Dorong Upaya Bersama Tanggulangi Penyelundupan dan Perdagangan Orang

SEPUTARLUARNEGERI – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly memberikan sambutan di Bali Process Government dan Bussiness Forum yang mengawali rangkaian kegiatan The 8th Bali Process Ministerial Conference yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Kamis (09/02/2023).

Dalam acara tersebut, Yasonna mendorong upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

“Pada agenda forum kali ini, kami mendorong upaya kolektif dengan sektor swasta untuk dapat memerangi perdagangan manusia baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi anak, termasuk promosi transparansi rantai pasokan dan praktek bisnis yang etis,” ujar Yasonna selaku Ketua Delegasi Republikindonesia.

Yasonna mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara yang penting Untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia saat ini.

“Memperkuat keterlibatan berbagai teknologi dan platform digital dapat mengurangi risiko perdagangan manusia di ruang online. Dalam implementasinya juga diperlukan komunikasi yang kuat antara pembuat platform, pembuat kebijakan, dan penegak hukum agar teknologi ini dapat bekerja dengan maksimal,” kata Yasonna.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Diantaranya adalah dengan KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta Kerja) yang diharapkan akan secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Pada kesempatan tersebut Yasonna juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing yang dalam bentuk reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Diantaranya reformasi di bidang keimigrasian

“Kemudahan berbisnis di Indonesia didukung dengan penyederhanaan kebijakan keimigrasian dan layanan keimigrasian secara online. Orang asing sekarang bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Indonesia dibawah kebijakan rumah kedua,” ujarnya.

Selain reformasi kebijakan di bidang keimigrasian, Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi digital untuk pendirian perusahaan perorangan (PT Perseorangan) untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil sebagai badan hukum. Juga ada penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan Apostille. Apostille secara signifikan memangkas birokrasi dalam legalisasi dokumen publik luar negeri dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.

“Kami juga meluncurkan aplikasi pendirian perusahaan perseorangan, aplikasi apostille untuk legalisasi dokumen publik asing dengan cepat, serta berbagai kebijakan terkait pelindungan kekayaan intelektual agar pebisnis dapat lebih mudah untuk membangun, mengembangkan, dan memperluas bisnis mereka,” kata Yasonna di depan para Pemimpin Bisnis terkemuka dari berbagai belahan dunia yang hadir.

Menkumham yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard P. Silitonga dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim menyampaikan bahwa kedepannya Indonesia akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif terhadap tren perdagangan orang serta mendorong peningkatan kolaborasi oeh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bali Process, atau lengkapnya Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Organisasi multilateral ini beranggotakan 49 negara dan organisasi internasional, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.

(***/Redaksi)

Pimpin Apel Pagi, Begini Pesan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara

SEPUTARMANADO – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Haris Sukamto mengajak seluruh jajaran mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rabu (24/08/2022). Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sulut dalam apel pagi.

“Saya juga selalu mengajak kepada kita semua untuk saling mendoakan kepada rekan-rekan kita yang dalam keadaan sakit agar diberikan kesembuhan dan yang sedang melaksanakan tugas luar agar selalu diberikan perlindungan,” kata Haris memulai amanat apel pagi.

Haris mengingatkan kepada seluruh pegawai agar selalu menjaga kesehatan.

“Kita harus selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Harus selalu semangat agar imun dalam tubuh kita selalu terjaga karena dengan semangat kita dapat terus mempertahankan hidup,” ujar Haris.

Selanjutnya, Kakanwil meminta kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rudy H. Pakpahan untuk memeriksa penggunaan atribut pada peserta apel dan mengingatkan kembali tentang Pembangunan Zona Integritas.

“Kita harus terus bekerja keras untuk memenuhi semua administrasi di tiap pokja. Agenda kegiatan kita sehari-hari menjadi bagian dari laporan kita di setiap area perubahan,” kata Haris lagi.

Redaksi

Kalapas Amurang Ikut Sosialisasi Reformasi Birokrasi

SEPUTARMINSEL – Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Kamis (9/6/2022). Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara secara Luring, dan Unit Pelaksana Teknis secara Virtual.

Kepala Lapas Amurang, Fentje Mamirahi, beserta Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Marsel Rumondor, beserta kelompok-kelompok kerja Lapas Amurang turut mengikuti sosialisasi secara Virtual.

“Lapas Amurang terus berkomitmen untuk memberika kinerja yang terbaik baik dalam memberikan pelayanan prima bagi seluruh Warga binaan maupun pelayanan bagi masyarakat; mudah-mudahan usaha kami dalam memperindah kantor juga dapat menambah keindahan serta memberikan kenyamanan bagi kita”, ungkap Fentje.

DArK