Senator SBAN Liow Sukses Perjuangkan Revisi Permentan 10 Tahun 2022, Petani Jadi Mudah Peroleh Pupuk Bersubsidi

JAKARTA, SEPUTARNUSANTARA – Anggota Komite II DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP sukses perjuangkan revisi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

Senator SBAN Liow mengatakan revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, mempermudah akses petani memperoleh pupuk bersubsidi.

Menurut Senator yang akrab disapa Stefa, Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Sulut bahwa akses petani memperoleh pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, dimana tidak hanya lewat kartu tani saja, tetapi  petani dapat mengakses  pupuk bersubsidi dengan KTP (asalkan tertulis pekerjaan Petani).

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI ini mengakui dalam beberapa kesempatan, terakhir tanggal 29 November 2023 Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Pertanian RI menyampaikan aspirasi daerah, termasuk keluhan petani mengenai pupuk, benih dan alsintan.

Dengan dipermudahnya akses petani memperoleh pupuk bersubsidi, maka patut diberikan apresiasi dan dukungan kepada Mentan RI yang mendengar suara daerah dan keluh kesah petani, dimana selama ini sulit memperoleh pupuk bersubsidi dan kadangkala dijumpai harganya lebih tinggi sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, Senator Stefa yang adalah juga Calon Anggota DPD RI Dapil Sulut Periode 2024-2029 Nomor Urut 8 (delapan) meminta kepada Kementan RI dan stakholder di daerah untuk gencar memberikan sosialisasi melalui stakholder didaerah kepada masyarakat luas, terutama tentunya adalah petani.

Senator Stefa meminta juga untuk melakukan pengawasan ketat kepada distributor dan agen, agar jangan mempersulit petani memperoleh pupuk bersubsidi.

Selain ketersediaan pupuk bersubsidi, Stefa mengharapkan bantuan alsintan dan benih/bibit seperti jagung dan padi berkualitas. Pemerintah dan Pemda agar menyalurkan bantuan benih seperti jagung dan padi serta alsintan yang dibutuhkan harus tepat sasaran untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, apalagi saat ini sudah pada fase musim tanam. Upaya-upaya ini dalam rangka ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan.

(DArK)

Bupati FDW Antar Pemkab Minsel Jadi Satu-Satunya Kabupaten di Sulut Terima Dua Kali Penghargaan Insentif Fiskal Dari Kemenkeu

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Tekad dan kerja keras Bupati Franky Donny Wongkar untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi hebat dan terdepan terus membuahkan hasil.

Beragam prestasi dan penghargaan terus berdatangan di Kabupaten Minsel berkat dedikasi Bupati Franky Donny Wongkar.

Teranyar, Pemkab Minsel kembali menerima Penghargaan berupa Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada TA 2023 Periode Ketiga.

Hebatnya penghargaan ini diraih untuk kedua kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang sebelumnya diterima untuk Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada TA 2023 Periode Pertama.

Ini menjadikan Kabupaten Minsel menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang menerima penghargaan ini sebanyak dua kali dari Kementerian Keuangan.

Penyerahan penghargaan berupa Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada TA 2023 Periode Ketiga tersebut dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (6/11/2023).

Dalam kesempatan berbeda Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik untuk jajaran Pemkab Minsel, FORKOPIMDA, serta seluruh elemen dan masyarakat di Minsel terkait Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah yang diterima oleh Kabupaten Minsel untuk kedua kalinya.

“Tentunya ini adalah keberhasilan kita bersama dan saya mengajak untuk tetap solid bergerak untuk Kabupaten Minsel maju, berkepribadian dan sejahtera,” tutur Bupati FDW.

Perlu diketahui ada empat indikator yang digunakan pemerintah pusat dalam menilai kinerja Pemda. Pertama, peringkat inflasi. Kedua, pelaksanaan sembilan upaya inflasi pangan. Ketiga, kepatuhan penyampaian laporan ke Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, rasio realisasi belanja untuk pengendalian inflasi dari total anggaran belanja daerah.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan total insentif fiskal yang diberikan pada periode ketiga 2023 sebesar Rp 340 miliar.

“Kami memberikan penghargaan kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam mengendalikan inflasi, insentif fiskal ihwal pengendalian inflasi pada tahun ini telah diberikan dua kali. Sebelumnya total pagu sebesar Rp 660 miliar,” jelasnya.

Kementerian Keuangan menetapkan 34 daerah penerima insentif dalam kategori ini untuk periode ketiga, yakni terdiri dari tiga Provinsi, enam Kota, dan 25 Kabupaten, tidak ada daerah yang menerima insentif tiga kali berturut-turut,” ungkap Luky dalam Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri.

(DArK)

Stefanus BAN Liow Laporkan Pelaksanaan Tugas BULD DPD RI Serta Sampaikan 3 Rekomendasi Terkait Ranperda APBD 2024

JAKARTA, SEPUTARNUSANTARA – Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ir. Stefanus BAN Liow, MAP di Sidang Paripurna ke-6 DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/12/2023) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, politik dan moral.

Dari atas podium gedung parlemen Stefanus BAN Liow Senator asal Sulut ini mengatakan bahwa sesuai amanat UU MD3 Pasal 249 ayat 1 huruf j, maka DPD RI melalui BULD sebagai alat kelengkapan yang melakukan tugas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda dalam kerangka mengharmonisasi legislasi pusat dan daerah.

“Pada masa sidang telah berjalan ini BULD melakuan pemantauan Ranperda APBD Tahun 2024, ujar Stefanus BAN Liow.

Senator yang juga Anggota Panitia Musyawah (Panmus) DPD RI menjelaskan bahwa  berdasarkan hasil pemantauan BULD DPD RI yang dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) provinsi, temu konsultasi, pendalaman materi bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pakar ekonomi dan pakar kebijakan publik, dilanjutkan pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas, BULD DPD RI melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi berdasarkan 3 (tiga) aspek, yakni aspek yuridis, aspek substansi, dan aspek hubungan kewenangan pusat-daerah, sebagai berikut:

1. Proses konsultasi dan evaluasi atas Ranperda APBD Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan hendaknya dilakukan sesuai ketentuan yakni tidak lebih dari 15 (lima belas) hari untuk memberikan kepastian mengenai waktu yang diperlukan selama proses penyusunan Perda APBD tahun 2024.

2. Kepada pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi ketentuan mandatory spending dalam APBD tahun 2024, hendaknya pemerintah pusat melakukan pendampingan yang bersifat konsultatif terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi berupa penundaan DAU, atas pertimbangan terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

3. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Ranperda APBD Tahun 2024 hendaknya dilakukan dalam kerangka mendorong kemandirian daerah sehingga mampu meningkatkan indeks daya saing daerah. Untuk itu substansi yang dituangkan ke dalam pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan Undang-Undang HKPD, melainkan lebih diupayakan untuk memberikan stimulasi kepada pemerintah daerah agar lebih leluasa melaksanakan pembangunan daerahnya dengan pengelolaan keuangan lebih fleksibel sesuai kebutuhan  spesifik daerahnya.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, MSi dan Sultan B. Nadjamuddin, S.Sos,M.Si, Senator Stefa juga melaporkan tugas BULD laiinya, yakni monitoring tindaklanjuti Ranperda/Perda terkait Perijinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Selain itu dilaporkan pula, menerima konsultasi daerah baik DPRD maupun Pemda, dimana BULD telah memberikan pandangan dan pendapat untuk menjadi pertimbangan daerah dalam penyusunan ranperda/perda.

(DArK)

Gerak Cepat Pelebaran Jalan Wori Likupang,LSM Waraney Mahasa Apresiasi BPJN Sulut

 

Minut – seputarnusantara.id – Guna mendukung Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Pariwisata di Wilayah Likupang maka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Melakukan pelebaran jalan Wori Likupang

BPJN Sulut XI Sulut ini sedang gencar2 akan melakukan pelebaran jalan khususnya di wilayah hotel JW Meriot hal itu dikatakan oleh Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio saat dialog bersama insan pers,LSM dan BPJN Sulut Senin (27/11/2023)

Ditambahkan Hendro BPJN akan melakukan pengaspalan 40KM sekarang pengaspalan sudah 30 Kilo di wilayah Wori Likupang

“Dari Pertigaan kijang ke arah Dimembe jalan itu rusak parah dilakukan lengaspalan dan sudah dikordinasikan ke pihak PemproV itu bukan jalan Nasional” Kunci Hendro

Gerak cepat tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Adat Minahasa Waraney Mahasa Vanno Manopo” Salut buat BPJN Sulut yang melakukan pelebaran dan menunjang Pariwisata di Sulut khususnya di Wilayah Likupang”pungkasnya

(HERMAN)

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow Dorong Pemerintah Pusat Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi di Tingkat Pusat

JAKARTA, SEPUTARNUSANTARA – Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan akan mendorong pemerintah pusat agar melibatkan daerah dalam penyusunan regulasi di tingkat pusat, terutama terkait turunan dari Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Hal ini terangkat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD RI dengan  Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)  Herman N. Suparman dan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Menurut Senator Stefa, sapaan Anggota DPD RI Dapil Sulut, adalah penting dan strategis keterlibatan daerah karena sesungguhnya daerah adalah pelaksana dari regulasi tersebut, sekaligus daerah mendapat kepastian rambu-rambu aturan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Didampingi dua Wakil Ketua BULD DPD RI yakni Dra. Ir. Eni Sumarni, M.Kes (Jawa Barat) dan Lily Salurapa, SE.MM (Sulawesi Selatan), Senator Stefa berharap mendudukan politik desentralisasi dengan solid untuk menghindari disharmonisasi pusat-daerah.

“BULD DPD RI akan mendorong juga pemerintah pusat untuk memprioritaskan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai panglima dalam kerangka perizinan berusaha,” ucap mantan mantan Ketua P/KB Sinode GMIM.

Dalam kesempatan RPDU, baik Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman dan Koordinator Nasional PWYP Aryanto Nugroho memberikan dukungan kepada BULD DPD RI dalam upaya-upaya mengharmonisasi legislasi/regulasi pusat-daerah.

(DArK)