Bupati FDW Serahkan LKPD Unaudited Pemkab Minsel 2022 ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut.

Penyerahan LKPD dilakukan oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Arief Fadillah di kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Kamis (9/3).

Penyerahan LKPD Unaudited itu didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Pemkab Minsel menyerahkan LKPD Unaudited ke BPK RI Perwakilan Sulut bersamaan dengan Pemerintah Provinsi Sulut serta sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Utara.

Penyampaian LKPD Unaudited ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa, Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut menyampaikan, dengan diterimanya LKPD Unaudited ini, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksaan.

“Dengan diterimanya LKPD Unaudited ini selanjutnya kami BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD Unaudited,” tutur Arief Fadillah.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota atas penyampaian Laporan Keuangan secara tepat waktu.

“Kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable,” ujar Arief Fadillah lagi.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan harapannya untuk para Kepala Daerah mulai mengkondisikan agar seluruh stakeholder, terutama Kepala SKPD untuk betul-betul konsentrasi dalam mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diminta oleh BPK.

(DArK)

Bupati Minsel Hadiri Exit Meeting Pemeriksaa Terinci BPK RI Perwakilan Sulut

Minsel — Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar menghadiri Exit Meeting antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kabupaten Minsel, di Ruang Rapat Bupati Minsel, Jumat (1/4/2022).

Bupati Minsel didampingi Wakil Bupati Petra Rembang, Sekretaris Daerah Denny Kaawoan, Kepala BPKAD James Tombokan dan Kepala Inspektorat Daerah Hendra Pandeynuwu.

Ketua Tim BPK RI perwakilan Sulut yang datang ke Minsel, Adrianta mengatakan agenda Exit Meeting bertujuan menyampaikan temuan/pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 oleh Tim kepada Bupati dan nantinya akan diperbaiki atau dievaluasi.

Sementara, Bupati Franky Wongkar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan, evaluasi dan pendampingan yang dilakukan tim BPK terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar yang baku.

“Kami Pemerintah Kabupaten Minsel Khususnya Bupati bersama Wabup menyambut baik dan kiranya lewat Pemeriksaan ini bisa di Evaluasi terkait Penganggaran untuk kabupaten Minahasa Selatan di Tahun Anggaran 2021,” ungkap Bupati Minsel melalui rilis Kominfo.

Kedepannya menurut Bupati Minsel, pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan semakin baik.

“Saya berharap, kekeliruan atau kesalahan-kesalahan tidak berulang setiap tahunnya. Juga kepada kepala SKPD untuk terus bangun komunikasi dan koordinasi,” ujar Bupati Minsel.

(Redaksi)