Bupati FDW Serahkan LKPD Unaudited Pemkab Minsel 2022 ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut.

Penyerahan LKPD dilakukan oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Arief Fadillah di kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Kamis (9/3).

Penyerahan LKPD Unaudited itu didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Pemkab Minsel menyerahkan LKPD Unaudited ke BPK RI Perwakilan Sulut bersamaan dengan Pemerintah Provinsi Sulut serta sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Utara.

Penyampaian LKPD Unaudited ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa, Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut menyampaikan, dengan diterimanya LKPD Unaudited ini, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksaan.

“Dengan diterimanya LKPD Unaudited ini selanjutnya kami BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD Unaudited,” tutur Arief Fadillah.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota atas penyampaian Laporan Keuangan secara tepat waktu.

“Kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable,” ujar Arief Fadillah lagi.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan harapannya untuk para Kepala Daerah mulai mengkondisikan agar seluruh stakeholder, terutama Kepala SKPD untuk betul-betul konsentrasi dalam mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diminta oleh BPK.

(DArK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *