MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar meminta kepada peserta pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kinerja.
Hal itu dikatakan Bupati Minsel yang akrab disapa FDW ketika menutup Latsar CPNS dan Pelatihan PPK Tipe C di Aula Waleta, Jumat (29/12/2023).
“Para peserta telah dilatih oleh para narasumber dan tentunya dalam pelatihan tersebut telah menerima berbagai materi yang diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan kiranya produktivitas dan kinerja akan lebih ditingkatkan,” kata Bupati FDW dalam sambutannya.
“Semoga kita semua dapat tetap solid bergerak dan para peserta kemudian nantinya mendapatkan prestasi di bidang masng – masing,” pungkas Bupati FDW.
Pada pelatihan tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPSDM Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Muda Bili Tambayong serta para peserta Latsar CPNS dan Pelatihan PPK.
Bupati Minahasa Selatan didampingi oleh Kepala BKPSDM bersama jajaran dan Kepala Bagian PBJ Setda.
MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Menjelang akhir tahun, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar kembali sukses menorehkan prestasi fenomenal.
Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan di bawah nahkoda Bupati Franky Donny Wongkar berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan keberhasilan Pemkab Minsel memperoleh kenaikan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang cukup signifikan dari Ombudsman RI, dari sebelumnya 63,78, zona kuning kategori C kualitas sedang di tahun 2022 naik menjadi 90,84 zona hijau kategori A kualitas tertinggi.
Dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI Tahun 2023 ini, terdapat 7 lokus penilaian yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas Tumpaan, Puskesmas Amurang Barat.
Adapun penilaian meliputi 4 dimensi, diantaranya :
Input – Untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik serta melihat pemenuhan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang pelayanan publik yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009.
Proses – Untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan yang diselenggarakan sehingga memberikan kualitas pelayanan yang baik.
Output – Untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan Maladministrasi di unit penyelanggara layanan.
Pengaduan – Untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan dalam menyelesaikan persoalan.
Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 418 Tahun 2023 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Berdasarkan hasil survey tahun 2023 yaitu “Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik” terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang diumumkan pada acara “Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023” yang dilaksanakan secara luring dan daring, Kamis (14/12/2023).
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah hasil kolaborasi dari semua pihak dan kiranya menjadi motivasi kedepan untuk melaksanakan pelayanan publik lebih baik lagi kepada masyarakat Minsel untuk Minsel maju, berkepribadian dan sejahtera.
MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel menggelar rapat internal bersama perangkat daerah.
Rapat Pansus yang dipimpin Ketua Pansus Verke Pomantow itu berlangsung, Senin (04/09/2023).
“Ada sejumlah isu krusial dan strategis yang menjadi pembahasan menarik. Ini merupakan ranperda yang diusulkan pihak Pemkab Minsel,” ungkap Pomantow.
Ia menjelaskan dalam rapat kerja itu, pansus memberikan telaan dan pandangan terhadap draft yang diusulkan pemerintah.
“Berbagai masukan telaan dari pansus ini semata-mata untuk memperkuat bobot materi ranperda dimaksud,” katanya.
Muatan Raperda ini tentu memberikan payung hukum atau landasan normatif terhadap pemerintah dalam menggali berbagai potensi PAD melalui pajak dan retribusi.
“Semoga proses berjalan lancar. Sehingga dalam tempo waktu yang relatif singkat dan tidak terlalu lama ranperda ini bisa ditetapkan dan segera diterapkan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Melky Manus menyebutkan ranperda ini ketika nanti ditetapkan menjadi payung hukum proses penguatan pajak dan retribusi yang memerhatikan muatan lokal.
Nampak hadir sejumlah personil pansus di antaranya; Roby Sangkoy, Maikel Sengkey, Orwin Tengor, Jones Kaseger, Rommy Polii, Kumaat Alex, dan Boy Rumondor.
Sementara pihak pemerintah tampak hadir Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Melky Manus, Kepala Dinas Kesehatan dr Wiwin Opod, Kepala Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Kerja keras dan dedikasi Bupati Franky Donny Wongkar untuk mengantarkan Minsel menjadi Kabupaten hebat dan terdepan bukan omongan semata.
Terbukti tangan dingin Bupati Franky Donny Wongkar membawa Pemerintahah Kabupaten Minahasa Selatan bergelimang prestasi dan penghargaan. Dimana pembangunan Minsel digenjot habis-habisan di segala sektor.
Meski diperhadapkan berbagai tantangan, diterpa hoaks dan fitnahan yang merebak mekar. Belum lagi menghadapi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang memiliki tantangan tersendiri. Namun, kepiawaiannya yang ditujukan melalui kerja keras dan kerja sinergi kepala daerah matang dan tenang itu mampu mengukir berbagai kemajuan baik aspek tata kelola pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Sektor-sektor publik tersebut dilaksanakan secara prima termasuk realisasi program unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Minsel. Selain pembangunan infrastruktur yang begitu nyata dirasakan masyarakat.
Alhasil kerja keras FDW memberi dampak positif yang sangat signifikan bagi perkembangan daerah. Penghargaannya dan apresiasi dari berbagai pihak pun bergelimang. Termasuk dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah.
Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2023 ini seabrek penghargaan kembali diraih. Prestasi-prestasi membanggakan itu menjadi catatan manis yang diukir FDW sebagai persembahan terbaik bagi masyarakat Minsel menutup tahun 2023 sekaligus menjemput tahun 2024 dengan gembira.
Penghargaan dan Prestasi Pemkab Minsel Tahun 2023
1. Paritrana Award Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kabupaten Terbaik 2 Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Povinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
3. Terbaik 1 Kepatuhan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
4. Peringkat 2 Se-sulawesi Utara Untuk Pencapaian MCP Pemerintah Daerah Tahun 2022.
5. Peringkat 1 Kategori Kabupaten/Kota Atau Peringkat 2 Sesudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Atas Capaian Indeks Integritas Berdasarkan Spi Tahun 2022.
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Oleh BPK RI.
7. Sertifikat Eliminasi Malaria Atas Pencapaian Eliminasi Tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diterima pada Peringatan Hari Malaria Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2023;
8. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Atas Dedikasi, Kontribusi Dan Keberhasilan Dalam Membangun Bidang Pertanian, yang diterima Pada Kegiatan PENAS KTNA XVI Tahun 2023;
9. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan dari Akreditasi C menjadi Akreditasi B, dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-DRJD 4040 Tahun 2023 Tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan;
10. Piagam Penghargaan Dari PLN UID Sulutteggo Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Atas Komitmen Dalam Melunasi Tagihan Pemakaian Listrik Setiap Bulan Dengan Cepat Dan Tepat Waktu Sebelum Tanggal 20;
11. Piagam Penghargaan Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atas Anugerah Apresiasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama;
12. Piagam Penghargaan Dari Gubernur Sulawesi Utara Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Atas Komitmen Dan Dedikasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah;
13. Piagam Penghargaan Dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Atas Bantuan, Kerjasama, Dukungan, Perhatian Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Sulawesi Utara Musim Haji 1444 H/2023 M;
14. Apresiasi Dan Penghargaan Dari Menteri Dalam Negeri RI Dan Menteri Keuangan RI Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Atas Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik Periode Pertama Tahun 2023, Sehingga Kabupaten Minahasa Selatan Menjadi Salah Satu Dari 24 Kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan Insentif Fiskal dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Sebesar Rp. 9.980.079.000.
15. Tanda Penghargaan Lencana Pancawarsa IV Kepada Bupati Minahasa Selatan Selaku Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Minahasa Selatan Dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
16. Piagam Penghargaan BKN Award 2023, atas Prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan:
a. Peringkat 1 Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Dan CAT;
b. Peringkat 2 Perencanaan Kebutuhan Dan Mutasi Kepegawaian;
Piagam Penghargaan Dari BKKBN RI Atas Prestasi Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-30 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
17. Penghargaan Sertifikat Proklim Utama Tahun 2023 Dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk 2 Kelurahan (Pondang Dan Ranomea) Dan 2 Desa (Wiau Lapi Dan Popontolen); 1 (Satu) Penghargaan Piagam Proklim Pratama Tahun 2023: Desa Sondaken, 2 (Dua) Penghargaan Piagam Proklim Madya Tahun 2023: Desa Popareng Dan Desa Wawona.
18. Apresiasi Dan Penghargaan Dari Menteri Dalam Negeri RI Dan Menteri Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Atas Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik Periode Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp. 9.538.801, Sehingga Kabupaten Minahasa Selatan menjadi satu-satunya Daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang 2 kali mendapatkan Insentif Fiskal Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
19. Lomba Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 Oleh KPK RI, diikuti oleh Desa Wiau Lapi, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai perutusan Provinsi Sulawesi Utara, Dengan hasil kategori ISTIMEWA, Nilai 91,5. Dilaunching Sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 Pada Tanggal 28 November 2023.
20. Penghargaan SWASTI SABA PADAPA Kepada kabupaten Minahasa Selatan atas Keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten / Kota Sehat tahun 2023.
21. Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 sebesar 90,84 Zona Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI, naik cukup signifikan dari sebelumnya 63,78, zona kuning kategori C kualitas sedang di tahun 2022. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 418 Tahun 2023 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Berbagai prestasi membanggakan yang telah diukir dengan catatan manis itu dimaknai Bupati Minsel Franky Wongkar sebagai hasil kerja sinergi dan elaborasi dari semua pihak.
Sebab menurutnya tidak ada keberhasilan yang jatuh dari langit, lahir tanpa rahim. Tapi buah perjuangan keras jajaran pemerintah, stakeholder terkait dan dukungan masyarakat.
Bupati berharap apa yang sudah diraih ini menjadi pendorong sekaligus motivasi untuk terus melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kiranya keberhasilan – keberhasilan yang mendatangkan apresiasi ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih giat lagi bekerja untuk masyarakat Minahasa Selatan tentunya, Untuk Minsel Maju, berkepribadian dan Sejahtera,” harap Bupati.
MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Tekad dan kerja keras Bupati Franky Donny Wongkar untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi hebat dan terdepan terus membuahkan hasil.
Beragam prestasi dan penghargaan terus berdatangan di Kabupaten Minsel berkat dedikasi Bupati Franky Donny Wongkar.
Teranyar, Pemkab Minsel kembali menerima Penghargaan berupa Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada TA 2023 Periode Ketiga.
Hebatnya penghargaan ini diraih untuk kedua kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang sebelumnya diterima untuk Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada TA 2023 Periode Pertama.
Ini menjadikan Kabupaten Minsel menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang menerima penghargaan ini sebanyak dua kali dari Kementerian Keuangan.
Penyerahan penghargaan berupa Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada TA 2023 Periode Ketiga tersebut dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (6/11/2023).
Dalam kesempatan berbeda Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik untuk jajaran Pemkab Minsel, FORKOPIMDA, serta seluruh elemen dan masyarakat di Minsel terkait Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah yang diterima oleh Kabupaten Minsel untuk kedua kalinya.
“Tentunya ini adalah keberhasilan kita bersama dan saya mengajak untuk tetap solid bergerak untuk Kabupaten Minsel maju, berkepribadian dan sejahtera,” tutur Bupati FDW.
Perlu diketahui ada empat indikator yang digunakan pemerintah pusat dalam menilai kinerja Pemda. Pertama, peringkat inflasi. Kedua, pelaksanaan sembilan upaya inflasi pangan. Ketiga, kepatuhan penyampaian laporan ke Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, rasio realisasi belanja untuk pengendalian inflasi dari total anggaran belanja daerah.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan total insentif fiskal yang diberikan pada periode ketiga 2023 sebesar Rp 340 miliar.
“Kami memberikan penghargaan kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam mengendalikan inflasi, insentif fiskal ihwal pengendalian inflasi pada tahun ini telah diberikan dua kali. Sebelumnya total pagu sebesar Rp 660 miliar,” jelasnya.
Kementerian Keuangan menetapkan 34 daerah penerima insentif dalam kategori ini untuk periode ketiga, yakni terdiri dari tiga Provinsi, enam Kota, dan 25 Kabupaten, tidak ada daerah yang menerima insentif tiga kali berturut-turut,” ungkap Luky dalam Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri.
