Marsma TNI Arifien Sjahrir: Pendidikan dan Kesadaran Adalah kunci memerangi TPPO

Jakarta SeputarNusantara.id – Deputi Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi duta pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik secara individu maupun kelompok.

Masyarakat diminta untuk memahami TPPO, baik bahayanya, modusnya, korban, maupun dampak yang diakibatkan olehnya.

“Kita dapat mengawali langkah kita dengan mengingatkan rekan, sanak saudara, maupun kerabat terdekat, agar tidak tergiur dengan tipuan-tipuan yang ditawarkan serta melaporkan segala hal yang terjadi, yang patut diduga, berkaitan dengan tindak kejahatan TPPO,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Marsma TNI Arifien Sjahrir saat membacakan amanat pada upacara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Arifien menjelaskan, TPPO adalah ancaman serius bagi kemanusiaan dan moralitas bangsa.

Oleh karenanya, upaya pencegahan dan penindakan TPPO perlu dilakukan secara massif, tidak hanya oleh unsur pemerintah, namun juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Pendidikan dan kesadaran adalah kunci memerangi TPPO,” katanya.

Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat diminta ikut berperan dalam memberikan pengetahuan mengenai pentingnya melindungi diri dari bahaya TPPO.

Disamping itu, perlu juga bersama-sama mendukung sistem hukum dan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam memerangi TPPO.

“Pelaku harus ditindak tegas dan korban harus dilindungi dan diberikan akses pemulihan yang memadai. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan kerja sama seluruh stakeholders, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat,” kata Arifien.

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa isu yang dikawal oleh Kemenko Polhukam pada pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN ke-42 pada bulan Mei lalu.

Isu-isu tersebut diantaranya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelesaian perbatasan, isu Myanmar, dan kerjasama pertahanan.

Dalam tiga tahun terakhir, kasus TPPO yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terus meningkat dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Indonesia.

Pada bulan Januari 2020 sampai dengan April 2023, Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Perwakilan RI di luar negeri dan Kementerian/Lembaga terkait di dalam negeri telah melaksanakan penyelamatan dan pencegahan PMI non-prosedural sebanyak 7.268 kasus.

Pada periode Juni – Juli 2023, Satgas TPPO Mabes Polri dan Satgas TPPO Polda telah melakukan penangkapan terhadap 698 tersangka, penyelamatan terhadap 1.943 korban, dan menerbitkan 605 Laporan Polisi, dengan 65% kasus yang dilaporkan merupakan kasus TPPO yang melibatkan PMI.

(***/Redaksi)

Berita Foto: Latihan Menembak Jadi Momen Berbagi Sukacita Ezekiel dan Daniel Paruntu

Jakarta, SeputarNusantara.id – Politisi muda Partai Golkar Minahasa Selatan (Minsel), Ezekiel Paruntu Stuart yang juga keponakan Christiany Eugenia Paruntu dan Michaela Elsiana Paruntu memiliki hobi olahraga menembak.

Menurut cucu dari Alm Prof Joppie Paruntu dan Alma Jenny Johana Tumbuan ini, dirinya menekuni olahraga menembak ini karena memiliki banyak manfaat.

“Selain untuk melatih kekuatan otot tangan, olahraga ini pun bermanfaat untuk melatih konsentrasi, mempertajam fokus, serta melepaskan stres,” ungkap Ezekiel, Jumat (21/04/2023) lewat pesan WhatsApp.

Kepada wartawan, Ezekiel mengatakan bahwa dirinya merasa senang jika di olahraga ini bisa dilakukan bersama adiknya, Ajun Brigadir Taruna (Abrigtar) Daniel Paruntu Bennett sebagai anggota Polri.

“Saya dan adik latihan menembak di Batalyon-C Pelopor, Tanggerang Selatan. Latihan ini menguji mental dan sasaran serta strategi, sehingga sasaran tembak tidak melenceng,” ujar Ezekiel.

Menurut Ezekiel, anak dari Kombes Pol Bambang Widjanarko Baiin dan Inka Paruntu momen ini menjadi sarana kami untuk berbagi sukacita.

“Ini memberikan hikmah bahwa ke depan jika Tuhan berkenan dan diamanahkan menjadi wakil rakyat di DPRD Minsel, maka saya akan fokus dalam menentukan program dan sasaran pembangunan yang tepat. Sehingga bisa memberikan hasil yang positif bagi masyarakat,” pungkasnya, dengan nada bercanda.

JimmyRumondor

Kapolri Lepas 434 Bus Mudik Gratis Polri Presisi Tahun 2023

Jakarta, SeputarNusantara.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan stakeholder terkait resmi melepas 434 bus yang mengangkut masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam program ‘Mudik Gratis Polri Presisi Tahun 2023’.

Program mudik bersama yang digagas oleh Polri tersebut dilepas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/04/2023).

“Mudik Gratis Polri Presisi, dimana kegiatan ini adalah merupakan salah satu upaya kita sesuai arahan Pak Menhub untuk bagaimana, kita mengurangi beban kapasitas dari jalan tol dan arteri dengan mengadakan program mudik gratis ini,” kata Sigit usai melepas rombongan program mudik gratis Polri Presisi.

Sigit memaparkan, dalam program ‘Mudik Gratis Polri Presisi Tahun 2023’ disiapkan 434 bus yang mengangkut sebanyak 23 ribu pemudik, dengan tujuan ke empat provinsi dan 14 kabupaten.

“Ada 23 ribu pemudik yang akan kita berangkatkan ke tujuan mudik masing-masing di 4 provinsi dan 14 kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DIY dan 434 bus yang digunakan untuk mengantar,” ujar Sigit.

Dengan banyaknya warga yang ikut dalam program mudik gratis ini, Sigit menekankan bahwa, semakin menekan angka volume kendaraan baik roda empat maupun dua di jalan raya.

Oleh sebab itu, Sigit menjelaskan, dari tahun ke tahun, Polri rutin mengadakan program mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga.

“Sehingga kemudian jumlah kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat yang akan digunakan di jalan bisa dikurangi dan bisa kita alihkan dengan program mudik bersama,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga memastikan bahwa, masyarakat yang ikut dalam program mudik gratis ini dari segi keselamatannya akan terjamin. Mengingat, sepanjang perjalanan personel kepolisian akan melakukan pengawalan hingga tempat tujuan.

“tentunya juga program ini dalam perjalanannya dikawal personel. Sehingga dari sisi keselamatan, keamanan dan kenyamanan tentu kita harapkan lebih baik,” tutur Sigit.

Dengan adanya pengawalan dari personel polisi, Sigit menuturkan bahwa, hal itu juga akan mengurang risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Harapan kita program ini bisa membantu terhadap masyarakat yang akan mudik dan juga mengurangi risiko-risiko terkait penambahan beban kapasitas. Dan juga harapan kita risiko laka lantas di jalan bisa kita kurangi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian bisa berjalan aman lamcar dan selamat,” papar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, program ini tidak hanya akan diselenggarakan pada saat arus mudik. Melainkan, nantinya juga akan disiapkan untuk momentum arus balik.

“Program mudik gratis kita berangkatkan 434 bus yang menampung 23 ribu. Harapan kita baliknya juga bisa kita upayakan sama namun demikian tergantung kapasitas yang ada di daerah masing-masing. Kita optimalkan semaksimal mungkin sehingga harapan masyarakat yang ikut mudik gratis nanti pada saat kembali bisa ikut program balik,” jelas Sigit.

Kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi program mudik gratis yang digagas oleh Polri. Menurutnya, ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban jalan.

“Kita apresiasi, dan ini menjadi bagian yang mengurangi dari beban lalu lintas,” tutup Budi Karya.

(***/Prise)

Ini Cara Kemenkes RI Penuhi Kebutuhan Dokter dan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

SEPUTAR JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) akan memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di Puskesmas melalui program Penugasan Khusus. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Hal ini disampaikan dalam rilis tertulis Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI, pada hari kemarin.

Dirjen Tenaga Kesehatan drg. Arianti Anaya, MKM mengatakan penugasan khusus tenaga kesehatan merupakan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penempatan 9 jenis tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.

Tenaga prioritas di Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat/ promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik.

“Penugasan khusus dilakukan melalui Nusantara Sehat dengan penempatan secara tim dan individual selama 2 tahun,” ujar Dirjen Arianti, di Jakarta.

Penugasan khusus ini dilaksanakan berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Nusantara Sehat secara tim merupakan pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan secara tim/berkelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan Nusantara Sehat Individu adalah pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu yang ditempatkan secara individual.

Dikatakan Dirjen Arianti, pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas merupakan alternatif pemenuhan sementara dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang belum bisa dipenuhi melalui mekanisme rekuitmen ASN (PNS dan PPPK).

Pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus diutamakan untuk mengisi Puskesmas yang memiliki kekosongan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

Berdasarkan data SISDMK pasca seleksi PPPK tahun 2022, masih terdapat sebanyak 404 Puskesmas belum memiliki tenaga dokter,  287 Puskemas di antaranya berada di Puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil,  3.074 Puskemas tidak memiliki tenaga dokter gigi, 1.644 Puskemas di antaranya berada di Puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil, serta 6.104 Puskemas belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan.

Pasca seleksi PPPK tahun 2022 per tanggal 6 Februari 2023 tercatat sebanyak 40 orang peserta penugasan khusus Nusantara Sehat telah lulus seleksi PPPK tahun 2022.

Sampai dengan tahun 2022 terdapat sebanyak 13.683 tenaga kesehatan pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat.

“Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi sebesar – besarnya atas pengabdian mereka dan mendorong tenaga kesehatan pasca penugasan khusus nusantara sehat untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan mengikuti seleksi ASN terutama PPPK atau pekerjaan lainnya yang tersedia di sektor swasta,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya dari tahun 2015 sampai tahun 2022 telah ditempatkan sebanyak 20.933 orang penugasan khusus, terdiri dari 6.027 orang penugasan secara tim yang tersebar di 29 Provinsi dan 14.906 orang penugasan secara individu yang tersebar di 31 provinsi.  Saat ini terdapat 7.250 orang penugasan khusus Nusantara Sehat yang masih aktif yang tersebar di 31 Provinsi, 288 kabupaten, dan 2.540 Puskesmas.

(***/Redaksi)

Kemenkes RI Informasikan Vaksin Booster Kedua, Gratis!

SEPUTARJAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sejak 24 Januari 2023 telah mengeluarkan kebijakan pemberian Vaksin Booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Vaksin booster tersebut gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Gratis, diutamakan bagi mereka yang sudah lebih dari enam bulan setelah dapat Vaksinasi Booster pertama. Bisa cek tiket di PeduliLindungi,” ujar Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers tertulis Kemenkes RI dikatakan bahwa pemberian booster kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan titer antibodi dan memperpanjang perlindungan.

Hal ini sesuai dengan Imendagri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi Menuju Endemi.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok vaksin dengan mengutamakan vaksin dalam negeri dan menambah indikasi penggunaan vaksin produksi dalam negeri untuk anak, remaja, dan booster heterolog.

Pada masa transisi dari pandemi ke endemi ini, pemerintah akan lebih agresif melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, varian-varian baru, dan mengenai imunitas dari masyarakat.

Adapun untuk vaksinasi berbayar, masih terus dikaji dan sifatnya vaksinasi pilihan. Kebijakan ini paling cepat akan diterapkan setelah masa transisi pandemi ke endemi berakhir.

Tahun ini adalah tahun di mana Indonesia akan bergeser dari pandemi menjadi endemi. Kemenkes sudah memiliki kerangka strategi dan terus berdiskusi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dikatakan Budi, WHO akan melakukan review di setiap negara untuk melihat dampak COVID-19 ini terhadap rumah sakit dan angka kematian akibat COVID-19.

“Kalau angka yang masuk rumah sakit, yang masuk ICU dan wafat sudah sama seperti penyakit menular lain seperti influenza, demam berdarah, tuberkulosis, dan malaria, itu artinya masuk kategori infeksi biasa sehingga nanti akan menjadi pertimbangan utama mereka untuk mencabut status public emergency of Inernational concern atau bahasa awamnya kita sebut status pandemi dunia,” tutur Menkes Budi.

(***/Redaksi)