Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow Dorong Pemerintah Pusat Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi di Tingkat Pusat

JAKARTA, SEPUTARNUSANTARA – Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan akan mendorong pemerintah pusat agar melibatkan daerah dalam penyusunan regulasi di tingkat pusat, terutama terkait turunan dari Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Hal ini terangkat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD RI dengan  Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)  Herman N. Suparman dan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Menurut Senator Stefa, sapaan Anggota DPD RI Dapil Sulut, adalah penting dan strategis keterlibatan daerah karena sesungguhnya daerah adalah pelaksana dari regulasi tersebut, sekaligus daerah mendapat kepastian rambu-rambu aturan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Didampingi dua Wakil Ketua BULD DPD RI yakni Dra. Ir. Eni Sumarni, M.Kes (Jawa Barat) dan Lily Salurapa, SE.MM (Sulawesi Selatan), Senator Stefa berharap mendudukan politik desentralisasi dengan solid untuk menghindari disharmonisasi pusat-daerah.

“BULD DPD RI akan mendorong juga pemerintah pusat untuk memprioritaskan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai panglima dalam kerangka perizinan berusaha,” ucap mantan mantan Ketua P/KB Sinode GMIM.

Dalam kesempatan RPDU, baik Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman dan Koordinator Nasional PWYP Aryanto Nugroho memberikan dukungan kepada BULD DPD RI dalam upaya-upaya mengharmonisasi legislasi/regulasi pusat-daerah.

(DArK)

Dinilai Memiliki Kinerja Luar Biasa, Senator Stefanus BAN Liow Dipuji Mantan Gubernur Bali dan Ketua BK DPD RI

JAKARTA, SEPUTARNUSANTARA – Sulawesi Utara pantas berbangga memiliki Senator atau perwakilan daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Steafanus BAN Liow.

Kiprah Senator yang memiliki nama lengkap Stafanus Berty Arnicotje Nicolaas Liow di level nasional mendapat pengakuan dari politisi berbagai daerah.

Kualitas dan kemampuan Stefanus BAN Liow yang menjabat sebagai Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dinilai luar biasa.

Pujian dan pengakuan kepada Stefanus BAN Liow itu disampaikan oleh Senator dari Provinsi Bali sekaligus Mantan Gubernur Bali periode 2008-2013 Letjen Polisi (Purn) Dr. I Made Pastika, MM dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI H. Leonardy H. Dt. Bandaro Basa, SIP, MH.

Senator Letjen Polisi (Purn) Dr. I Made Pastika, MM mengakui bahwa Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP memiliki kinerja yang luar biasa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan daerah.

“Saya dengan Stefanus BAN Liow sama2 berada di Komite II yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekonomi Lainnya Tahun 1999-2022, lalu sama-sama di Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) dari  Tahun 2022 sampai saat ini. Dan saya menyaksikan langsung kinerja yang luar biasa dari Stefanus BAN Liow dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” jelas Senator I Made Pastika yang adalah mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pujian juga turut dilontarkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI H. Leonardy H. Dt. Bandaro Basa, S.IP,MH kepada Stefanus BAN Liow.

“Dari rekaputulasi, penelitian dan penelaan kehadiran, keaktifan dan kinerja setiap masa sidang dalam sidang paripurna dan rapat alat kelengkapan Stefanus BAN Liow senantiasa mendapat kategori sangat baik (80-99%) dan kategori sempurna (100%),” ungkap Senator dari Provinsi Sumatera Barat ini.

Menurut Datu, panggilan akrab Senator yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa Stefanus BAN Liow sebagai Ketua BULD dapat menempatkan alat kelengkapan yang dipimpinnya dengan  tupoksi melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, dimana pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 berada pada peringkat pertama dengan kategori  sangat baik (86%).

“Ketika menjabat Ketua BULD Stefanus BAN Liow berhasil meningkatkan kinerja BULD. Pada Masa Sidang I Tahun 2021-2022, BULD berada pada peringkat kedua terbawah (60%), lalu meningkat naik pada masa sidang berikutnya yakni 76%, kemudian 80% dan akhirnya tertinggi saat ini mencapai 86% (kategori sangat baik),” puji Datu.

Kedua Senator ini pun merasa warga Sulut harus bersyukur dan bangga memiliki anggota DPD RI yang memiliki kecapakan seperti Stefanus BAN Liow.

Mendapat pujian dari sesama Senator, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP menanggapi bahwa itu bagian dari komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

“Mendapat kepercayaan memimpin organisasi termasuk kepelayanan Gereja bahkan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI merupakan tekad dan komitmen melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan segala baik,” ujar Stefanus BAN Liow merendah.

“Menjadi Anggota DPD RI adalah kepercayaan dalam menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah dengan pusat. Dan itu sebagai suatu pertanggungjawaban iman, moral dan politik,” pungkas Senator Stefa sapaan akrab Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM Periode 2014-2018.

 

(DArK)

Stefanus BAN Liow Dipercayakan Pimpin Temu Konsultasi Legislasi BULD DPD RI

BALI, SEPUTARNUSANTARA – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menyelenggarakan Temu Konsultasi Legislasi Pusat Daerah Dalam Rangka Pendapat Dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah Tentang Permasalahan Hukum Daerah yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Bali di Denpasar dan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Kamis (21/9).

Ketua BULD DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP dipercayakan memimpin langsung Temu Konsultasi Legislasi Pusat-Daerah di Provinsi Bali.

Senator Stefanus BAN Liow mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya acara temu konsultasi ini adalah untuk menggali masukan dan pandangan daerah terkait permasalahan APBD dan penyusunan RAPBD sesuai dengan UU Nomor 1  Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan beberapa peraturan turunannya, sebagai bahan yang dikumpulkan dalam rangka pelaksanaan wewenang pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda.

Di Provinsi Bali, acara temu konsultasi dihadiri Penjabat Gubernur Provinsi Bali, Irjen. Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., dilanjutkan dengan prakata penyambutan oleh Komjen Pol. (Purn) Dr. I Made Mangku Pastika, MM selaku Anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi Bali.

Senator Made Mangku Paskita yang dua periode menjabat Gubernur Bali ini menyebut acara temu konsultasi ini menghadirkan Narasumber yakni Kepala Bapemperda DPRD Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Prof Dr Putu Gede Arya Sumertayasa, SH,MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan penanggap dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Hadir sebagai peserta adalah perwakilan Pemda Kabupaten/Kota, LSM, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Perwakilan UMKM, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Bali.

Dari paparan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali dan Kepala Bapemperda DPRD Provinsi Bali diperoleh informasi bahwa pada saat ini Provinsi Bali sedang berproses untuk menyusun RAPBD tahun 2024 dan Ranperda PDRD yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sampai pada tahap evaluasi di Kemendagri.

Di antara program-program yang akan dilaksanakan pemerintah Provinsi Bali, pengalokasian anggaran APBD untuk penguatan desa-desa adat termasuk dalam materi dalam rancangan perubahan APBD tahun 2024.

Demikian pula Perda No.4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang telah disetujui oleh Kemendagri.

Pada diskusi yang berlangsung menarik dan hangat baik perwakilan masyarakat, LSM, maupun akademisi mengapresiasi kehadiran BULD DPD RI seraya berharap dapat ikut memantau pelaksanaan APBD, sebagai bentuk transparansi dalam perencanaan, penyusunan, dan alokasi penggunaannya, terutama berkaitan dengan pengawasan kualitas belanja.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, daerah perlu mendorong investor untuk datang ke daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada DAU dan DAK.

Selain penggalangan investor di daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah, Wakil Ketua dan Anggota BULD RI Lily Amelia Salurapa, SE,MM (Sulsel),  Prof. Dr Hj. Sylviana Murni, SH,M.Si (DKI Jakarta) dan Ir. H. Achmad Sukirman Azmy, M.Hum (NTB) dalam diskusi tersebut berpendapat bahwa ekstensisikasi dan intensifikasi pajak juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada akhir diskusi, terkait dengan tugas dan kewenangan tentang pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, Ketua BULD DPD RI Stefanus Liow Senator dari Provinsi Sulawesi Utara bertekad akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan Permendagri yang berfungsi sebagai payung hukum penyusunan Perda APBD 2024.

Demikian pula mengenai hubungannya dengan daerah, BULD akan terus bersinergi dan menjembatani tercapainya harmonisasi legislasi pusat daerah.

(DArK)

Ketua BULD Stefanus Liow Minta Pemerintah Segera Terbitkan Permendagri Sebagai Acuan Penyusunan APBD 2024

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Senator asal Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow yang adalah Ketua Badan Urusan Legilslasi Daerah (BULD) DPD RI meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Permendagri sebagai acuan penyusunan APBD 2024.

Hal itu disampaikan Stefanus BAN Liow ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) BULD DPD RI dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Kemenkeu, Bappenas, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rabu (13/9).

Menurut Stefanus Liow perlunya Permendagri yang disesuaikan dengan UU HKPD dan regulasi terbaru lainnya.

“Saat ini seluruh daerah di Indonesia dalam tahapan pembahasan APBD 2024 tetapi masih mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Sering munculnya regulasi atau keterlambatan turunan UU dari pemerintah pusat membuat daerah seakan menjadi ‘korban’,” ketus Stefanus BAN Liow.

“Contohnya APBD 2024 diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 November 2023, sedangkan acuannya (Permendagri) yang disesuaikan dengan adanya regulasi terbaru belum terbit,” ucap senator yang terkenal kritis ini.

Dari RDP ini Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah menyampaikan materi yang terkait dengan kondisi perekonomian terkini dan kinerja APBN, perkembangan pengelolaan keuangan daerah, UU HKPD dan pengaturan belanja, dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam kaitannya dengan APBD, diperlukan sinkronisasi APBN dan APBD melalui Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif, efisien, berintegritas, sustainable dan konsolidatif dalam pencapaian tujuan pembangunan melalui beberapa inovasi kebijakan yang impactful.

Sementara itu Bappenas dalam pemaparannya dengan judul Peran Daerah Untuk Percepatan Penuntasan Sasaran Pembangunan.

Bappenas menyampaikan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi antar sumber pendanaan, supaya hasilnya lebih maksimal dan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif.

Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitab didampingi Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie, SSTP, MSi menyampaikan materi tentang pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan khususnya terkait perencanaan pembangunan sehubungan dengan diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Melalui revisi regulasi tersebut diharapkan daerah dapat mengatur belanja daerah secara lebih fokus dan bersinergi. Kementerian Dalam Negeri juga mendorong daerah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 dan mendorong daerah berinovasi untuk meningkatkan pendapatannya.

Terkait Permendagri sebagai acuan Penyusunan APBD 2024, Maurits Panjaitan meresponnya akan segera terbit dan disampaikan kepada daerah.

Dalam diskusi yang berkembang dalam RDP, menurut BULD, dalam rangka penyusunan APBD tahun 2024, maka diperlukan acuan yang merupakan petunjuk yang jelas bagi daerah untuk menyusun RAPBD.

Dalam kaitannya dengan DAU, seharusnya dalam merumuskan DAU tidak hanya mempertimbangkan factor jumlah penduduk dan wilayah, tetapi perlu dipertimbangkan juga factor-faktor lain yang lebih khusus, sehingga diperlukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut.

BULD juga mempertanyakan mengenai berkurangnya PAD akibat adanya kewenangan daerah untuk memungut pajak yang ditarik ke pusat.

Oleh karena itu, BULD perlu mendorong daerah untuk lebih mengembangkan inisiatif dan kretifitas dalam menggerakkan investasi  di daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Dari Bappenas RI hadir Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Dana Transfer Drs Agung Widiadi, MSc, lalu Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementeri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Scenaider C.H Siahaan.

(DArK)