SEPUTAR MANADO – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Ronald Lumbuun menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Kakanwil Kemenkumham Sulut didampingi Kadiv Keimigrasian, Friece Sumolang hadir dalam Rapat Timpora Sulut, di Hotel Luwansa, pada Senin (13/03/2023).
Hadiri juga Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata Moh. Dino Gobel, Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, Dir Intelkam Polda Sulut Kombes Pol Albert Sihombing.
Juga tampak Kepala UPT Keimigrasian se-Sulut, perwakilan Kejati Sulut, perwakilan Bakamla Zona Maritim Tengah, perwakilan Kesbangpol, perwakilan Bea dan Cukai Sulut, perwakilan Kemenag Sulut, dan para peserta lainnya.
Ketua Panitia Kegiatan Timpora, Arthur Mawikere menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wadah komunikasi dan tukar menukar informasi, serta memperkuat sinergitas Timpora Sulawesi Utara berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait.
“Rapat ini juga merupakan target kinerja B03 (Triwulan I). Adapun isu aktual yang di angkat pada tahun 2023 ini adalah “Pengawasan terhadap penjamin dan orang asing dalam mendukung terciptanya iklim investasi kondusif dan peningkatan pariwisata Sulawesi Utara, sebagai pintu gerbang di Utara Indonesia,” terang Arthur dalam laporannya.
Sementara Kakanwil menyampaikan Esensi dari kegiatan rapat Timpora ini tentunya menjadi sarana untuk saling bertukar informasi di antara anggota Timpora Provinsi Sulawesi Utara terhadap isu-isu strategis di Bidang Keimigrasian.
“Momen ini juga dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap segala permasalahan yang telah berjalan di tahun-tahun kemarin,” jelas Kakanwil
Ia juga mengatakan untuk terus mendukung Pemerintah Sulawesi Utara terhadap pemulihan perekonomian daerah khusus pada sektor Pariwisata dan Investasi.
“Dengan berbagai macam cara, gencarnya promosi di dalam dan luar Negeri dilakukan, bahkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke sejumlah bandara Internasional semata-mata untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Sulut,” katanya lagi.
(Octa)
