SEPUTAR NUSANTARA – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jerman, pada Minggu (02/04/2023).
Ini skema G to G untuk berangkatkan 4 orang pekerja di sektor kesehatan (perawat).
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan bahwa hal ini untuk tata kelola penempatan yang lebih baik, dan transparansi pelayanan.
“Saya pecat pegawai yang diketahui memfasilitasi penempatan ilegal PMI. Kalian yang berangkat resmi hari ini harus jadi corong,” tukas Benny Rhamdani.
“PMI yang pergi resmi juga kami harap mengajak, membuat testimoni, dan menghimbau keluarga atau teman, saudara agar mengikuti penempatan PMI secara resmi. Tidak terlibat penempatan yang dimotori sindikat,” katanya lagi.
BP2MI menurut Benny telah membangun Lounge dan Fast track serta fasilitas lainnya yang diberikan untuk PMI.
“Insya Allah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi PMI keluarga. Banyak hal yang mau saya lakukan,” ucap Benny.
“Saya mau beri karya untuk PMI, tapi saya juga punya kekurangan. Terlebih soal keterbatasan anggaran di BP2MI. Walau begitu, saya bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan PMI,” ujarnya.
Tak hanya itu, Benny mengatakan bahwa perubahan-perubahan telah dimulai. Kegiatan sistem untuk perbaikan sudah dilakukan.
“Saya katakan negera melawan hoax di media sosial. Ada berita, informasi yang mendelegitimasi kerja kita. Itu perbuatan sindikat,” katanya.
Terkait viralnya video PMI terkendala dijelaskan Benny, yang berangkatnya tidak secara prosedural, tidak resmi berangkatnya. Itu merupakan praktek yang harus dihindari.
“Opini yang dibangun, seolah-olah kita yang salah. Menyedihkan, padahal itu perbuatan jahat sindikat,” ungkap Benny.
“Saya minta kita semua terus membangun kesadaran. Agar masyarakat kompak melawan sindikat. Jangan mau menjadi korban dan dikorbankan untuk proses perdagangan manusia yang dilakukan mafia,” ucapnya.
Melalui pelepasan PMI di Lounge BP2MI, Bandara Soetta, Benny juga sampaikan bahwa pintu keluar dari penempatan ilegal PMI sudah kita ketahui.
Tapi, rasanya melumpuhkan sindikat rasanya berat. Seluruh Kementerian Lembaga terkait harus mau berkomitmen melawan sindikat.
“Penegakan dan keberpihakan terhadap PMI dikuatkan terus. Saya pikir ini paling ampuh dalam melumpuhkan sindikat,” terangnya.
Tegakkan hukum, jangan mau diinjak-injak sindikat. PMI yang berganti modus, tetap harus mampu membendung dan melacak, harusnya. Negara pasti lebih cepat.
“Bagi saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan. Sementara, pemimpin yang buruk adalah pemimpin tidak berani mengambil keputusan, memilih aman atau mengambil zona aman. Kalau kita salah, akan ada koreksi dan perbaikan. Lebih baik salah, lalu kita lakukan perbaikan terus-menerus,” pungkasnya.
Redaksi
