KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras Tahun 2020, 3 Ditahan

Manado, SeputarNusantara.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan enam orang tersangka atas kasus korupsi bantuan sosial beras untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harga (PKH) di Kementerian Sosial, pada tahun 2020.

“Dilengkapi dengan cukupnya alat bukti, maka pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (23/8/2023).

“Yang pertama MKW Dirut PT BGR Persero periode 2018 s/d 2021, BS Direktur Komersial PT BGR Persero periode 2018 s/d 2021, AC Vice President Operasional PT BGR Persero periode 2018 s/d 2021, IW Dirut MEP sekaligus Tim Penasihat PT PTP, RR Tim Penasihat PT PTP dan RC General Manager PT PTP sekaligus Direktur PT EGP,” ujarnya.

Sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik KPK menahan beberapa orang tersangka.

“Penyidik menahan Tersangka IW, Tersangka RR dan Tersangka RC untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 23 Agustus 2023 sampai 11 September 2023 di Rutan KPK,” ujar Alex.

Akibat perbuatan para tersangka menurut Alex, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 127,5 miliar.

“Secara pribadi yang dinikmati IW, RR dan RC, sejumlah Rp 18,8 miliar dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh Penyidik,” kata dia.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Redaksi

Kemensos Raih Penghargaan ‘BerAKHLAK’ Dari Motivator Ary Ginanjar

Manado, SeputarNusantara.id – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia meraih penghargaan ‘BerAKHLAK’ dari Motivator Ary Ginanjar Agustinus.

Dalam siaran pers Kemensos RI pada Senin (10/04/2023) dikatakan bahwa Ary menyerahkan hasil Survei Pemetaan dan Pengukuran Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial RI kepada Menteri Sosial Tri Rrismaharini, di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Nomor 28.

Survei ini digarap oleh Accelerated Culture Transformation (ACT) Consulting International bekerja sama dengan KemenPAN RB.

ACT Consulting menggunakan metode Organization Culture Health Index (OCHI) untuk menilai indeks implementasi berAKHLAK pegawai pemerintah.

Adapun survei dilaksanakan pada periode Q3 – Q4 2022 dengan 1,485 responden.

Menurut motivator yang terkenal dengan metode ESQ ini, Kemensos terbukti menjunjung tinggi keikhlasan dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

“Hasil positif ini tidak lepas dari kepemimpinan Mensos saat ini yang mampu menciptakan ASN yang berkarakter,” ungkap Ary

“Dua tahun ibu jadi Menteri berhasil meningkatkan ketulusan dan keikhlasan ASN Kemensos dalam bekerja,” katanya.

Aspek ketulusan yang dimaksud Ary masuk dalam area meaning purpose, yang merupakan salah satu dari enam area fokus kesadaran organisasi yang dinilai.

Meaning purpose berkaitan dengan fokus terhadap kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan untuk kesejahteraan jangka panjang yang memberi makna bekerja bagi seluruh pegawai.

Selain ketulusan, aspek lain yang disoroti Ary adalah peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan diri yang sejalan dengan raihan hasil opini keuangan yang baik.

“Ibu berhasil mengangkat kepercayaan diri dan akuntabilitas tertinggi di antara nilai-nilai yang lain. WTP berdasarkan mental,” katanya.

Berdasarkan hasil survei, nilai akuntabilitas memperoleh skor paling tinggi dengan nilai 70,3% diikuti dengan nilai kolaboratif yang memperoleh nilai 69,2%.

ASN Kemensos dinilai mampu menunjukkan perilaku berintegritas, jujur, bertanggung jawab, cermat, efektif dan efisien, disiplin, bekerjasama, berkolaborasi lintas kelompok, memberdayakan, dan terbuka dalam komunikasi.

Hasil survei yang dipaparkan ACT Consulting disambut baik oleh Mensos. Menurutnya, ASN Kemensos bekerja dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan program kesejahteraan sosial.

“Perjalanan (mendistribusikan bantuan) itu bisa ber jam-jam. Kayak ke Natuna itu sampai 25 jam. Staf saya kadang bisa tiga hari di mobil,” katanya.

Mensos mengatakan membentuk karakter pegawai yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan sosial adalah hal yang tidak mudah.

Untuk menciptakan itu, Mantan Walikota Surabaya dua periode ini sering memberikan dorongan yang positif kepada pegawai.

“Seperti saat pelantikan, saya sampaikan bahwa kita harus bekerja dengan ikhlas. Anak kita, saudara kita, suatu saat mungkin akan mengalami kesulitan. Nah dengan kita membantu orang lain saat ini, Insya Allah kita dan keluarga akan diberi kemudahan. Pemikiran seperti ini yang selalu saya tanamkan kepada para pegawai,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa ia tidak memiliki kewenangan dalam meningkatkan tunjangan kinerja pegawai, namun sebisa mungkin memberikan penghargaan berupa promosi kepada pegawai berprestasi tanpa memandang suku, ras, dan agama.

Redaksi

Bupati FDW Kunker di Kementerian Sosial

MINSEL, SEPUTARNUSANTARA – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW) melakukan kunjungan kerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (4/4).

Kehadiran Bupati yang akrab disapa FDW ini diterima oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Robben Rico.

Kunjungan kerja Bupati FDW ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan kordinasi terkait program Rumah Tidak Layak Huni/Rumah Sejahtera Terpadu.

“Jadi kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk konsultasi dan koordinasi terkait program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Sejahtera Terpadu (RST),” jelas Bupati FDW.

“Selain melakukan kordinasi dan konsultasi, dalam kunjungan ini sekaligus membawa proposal untuk pembangunan rumah sejahtera terpadu di Kecamatan Tatapaan,” pungkas Bupati FDW.

(DArK)