Jakarta, JN.id — Lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 telah terpilih seusai mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kelima nama tersebut, selanjutnya akan diberikan kepada Presiden Jokowi untuk segera dilantik.
Dari lima nama tersebut, ada Herwyn Jefler Hielsa Malonda yang saat ini merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Pria kelahiran Minahasa, 30 Januari 1972, yang memiliki istri Hevlin Laloan, SE ini dikenal supel, komunikatif dan aktif dalam pergaulan baik organisasi masyarakat seperti Karang Taruna juga organisasi keagamaan diantaranya PKB Sinode GMIM.
Awal karier pekerjaannya, Herwyn adalah seorang guru PNS yang ditugaskan mengajar di SMP Negeri 3 Tumpaan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara pada awal tahun 2000.
Ia meraih dua gelar sarjana yakni Sarjana Pendidikan Ekonomi dari IKIP Manado, dan Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). Dua gelar magister juga diraih Herwyn yakni Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado (Unima), serta Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Sementara, gelar Doktoral Herwyn raih setelah menuntaskan studi S3 Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya, Malang.
Saat menjadi PNS, atas rekomendasi pimpinan, ia kemudian berkiprah di lembaga kepemiluan beberapa tahun selanjutnya. Karier Herwyn di bidang kepemiluan dimulai pada tahun 2003-2004, ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa dan menjadi Ketua Panwaslu Minahasa 2005-2008.
Setelah itu, Herwyn berhasil lolos sebagai anggota KPU Minahasa periode 2008-2012. Dan sejak 2012 hingga sekarang ia menjadi Ketua Bawaslu Sulut.
Di Bawaslu Sulut, ia dipercaya menjadi Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (periode 2012-2017) dan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi (2017-sekarang).
Pada tahun 2017 Herwyn sempat mengikuti seleksi anggota Bawaslu RI. Namun, ia tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu kemarin, Herwyn menawarkan konsep pengawasan pemilu yang ramah lingkungan untuk 2024. Salah satu realisasi konsep tersebut misalnya, pengawasan kampanye ramah pepohonan.
Diketahui, selama masa kampanye, banyak pohon yang ‘dihiasi’ oleh spanduk bergambar tokoh atau calon legislatif peserta pemilu.
“Secara perilaku, termasuk memfungsikan dalam kampanye, agar nantinya ada melindungi pohon dan sebagainya. Itu untuk kita mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu yang ramah lingkungan,” ujar Herwyn.
Menurut Herwyn, pemilu seharusnya tidak hanya memikirkan tentang kedaulatan rakyat, tetapi juga mengedepankan kedaulatan lingkungan.
“Kita akan posisikan itu, mengawal sambil koordinasi agar nantinya persoalan itu, walaupun kecil upaya kita. Kita berupaya agar pemilu ramah lingkungan diwujudnyatakan,” kata dia.
(***/Redaksi)
